Anggaran Dana Desa Hingga Kini Belum Cair, Diduga Money Laundering

  • Whatsapp
Anggaran Dana Desa
Anggaran Dana Desa

Luwu, PortalNews.co.id – Belum cair Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) hingga kini, tentunya akan mempengaruhi lajunya perekonomian di daerah tersebut.

 

Read More

Pasalnya, sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Luwu mulai mengeluhkan dengan adanya keterlambatan Anggaran Dana Desa atau Dana Desa (DD).

 

Bahwa sejumlah desa belum memenuhi unsur pencairan, dikarenakan ada beberapa desa yang belum memasukan atau melengkapi laporan berkas keuangan Desa, sehingga terjadi keterlambatan secara serentak.

 

Sementara itu, kebutuhan di Desa sangatlah mendesak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Dengan adanya hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pemerintah Dan Masyarakat (PKPM) Abd. Latif menjelaskan, “Bahwa sekaitan dengan adanya keterlambatan laporan pertanggunjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) itu bukanlah penghalang Pemerintah untuk tidak mencairkan, apalagi hal ini sudah melewati tahap dua dan tentunya menjadi pertanyaan serius bagi LSM kami”.

 

Lanjutnya lagi, mestinya setiap Aparat Desa yang berkewajiban menangani berkas secara Administratif, harusnya di bekali bimbingan Teknik dan UU Desa. Agar tidak terjadi lagi keterlambatan’’.

 

“Anggaran Dana Desa sudah diporsikan untuk harus cair setiap 3 kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bukan baru kali ini Aparat Desa kenal yang namanya sistem Administrasi. Jika begini jadinya tentu akan berimbas pada keterlambatan perekonomian dan Pembangunan Desa”. Urainya

 

Dengan keterlambatan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD), LSM kami akan mengawal sejauh mana kebenaran keterlambatan dana tersebut. Mana tahu, hanya segelintir desa saja tidak memasukkan berkasnya, lantas menjadi konflik buat desa yang sudah memenuhi secara administrasi.

“Indikatornya, tidak proposional dan diduga Money laundering” Pungkasnya.

 

Dan sementara itu, Pengamat Publik asal Luwu, Dani warga Belopa-Luwu saat dimintai tanggapanya menjelaskan, bahwa bukan pertama kali di kabupaten luwu terjadi keterlambatan soal dana desa. Hal ini sudah berulang kali tergiang alias lumrah, mulai dari pemimpin periode sebelumnya hingga kini. Tetap masih sama saja lakonnya.

 

‘’Aweee… Dinda.? Macam tidak tahu saja, kalau daerah kita sekarang lagi marak-marak kegiatan, atau jangan-jangan dialokasikan ke tempat lain’’.

 

Dia berharap, mestinya Pemerintah Luwu dalam hal ini Kepala Dinas dan jajarannya harus  bisa memberi contoh untuk daerah-daerah lainnya. Tidak sampai ada hal-hal seperti Ini terpublikasi’. Kuncinya

 

‘’Harusnya ada pertimbanggan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, agar setiap anggaran untuk Desa bisa di cairkan segera mungkin. Tanpa ada mengeluh-mengeluh’’.

 

Terpisah, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu, Masling Malik, SE M.Si saat dihubungi beberapa kali melalui via Telepon selulernya miliknya oleh Pimred Media Portal News, Zainuddin Bundu Saoda, SE untuk dimintai tanggapannya terkait hat tersebut diatas. Namun tidak diangkat-angkat sekitar pukul 07:54 – Wita. Hingga berita ini dilayangkan untuk dijadikan konsumsi Publik.

 

Penulis: Andi Baso

Editor: Zainuddin Bundu

Related posts