Bukti Kerja Nyata Polres Luwu Dikasus Pungli Bupati Cup I, Ditunggu Sebagai Zona Bebas Korupsi

  • Whatsapp
Bukti Kerja Nyata Polres Luwu

Luwu, Portalnews.co.id – Sebagaimana kita ketahui, Kapolres Luwu, AKBP Fajar Dani Susanto beserta beberapa unsur Muspida, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Erni Veronica Maramba, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwu, Teguh Arifianto, Ketua MUI, Muhammad Aswawi di ruang PDDO, Kapolres Luwu di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan pada hari Jumat, 13 Maret 2020 telah bersama-sama menandatangani fakta integritas, untuk menuju zona bebas korupsi.

BACA JUGA : Gelar Konferensi Pers, AWPI Soroti Program PTSL Sragen Sarat Gratifikasi Dan Pungli

Terkait sewa lahan usaha pedagang kecil pada saat pelaksaan turnamen sepak bola, Bupati Cup I Luwu, sebenarnya tidak masalah yang penting ada “payung hukumnya”, paling tidak semacam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemkab Luwu dan Event Organizer (Panitia Pelaksananya).

Read More

Selama tidak ada semacam MoU itu, maka tindakan tersebut dapat dikatogorikan “pungli”, karena mengambil keuntungan di atas “lahan” atau “lokasi” milik  pemerintah.

Makanya sebelum melakukan kegiatan, penting Panpel dan Pemkab Luwu buat dulu aturan mainnya (rule of game), agar terhindar dari unsur punglinya.

Jika hal ini tidak ada, maka unsur punglinya terpenuhi. Apalagi menurut Ismail Wahid selaku Ketua Panpel tidak ada perintah untuk memungut biaya antara Rp. 1-1,5jt. Lantas, Basic Law (dasar hukumnya) apa?

Pasalnya, menurut akmal kasus ini bergulir atas Laporan Pengaduan Media Teropong No:97/II/2020/Teropong Tanggal 07 Februari 2020, serta direspon oleh Kasat Reskrim Polres Luwu dengan Nomor: SP.Lidik/38/II/2020/Reskrim Tanggal 12 Februari 2020 sampai saat ini, Minggu (7/6) belum ada progres hukumnya. Imbuh, Ketua DPP Lembaga Investigasi Korupsi Indonesia (LIKINDO), Muh. Akmal.

BACA JUGA : Ketua KNPI Luwu, Soroti Sikap Politik Fraksi Partai Golkar Terkait Pembentukan Pansus

“Lagi-lagi “PR” bagi Kapolres Luwu yang baru untuk memperjelas status kasus tersebut, agar tidak terkesan mangkrak atau macam ompong. Karena sempat ada oknum yang terlapor tidak dipanggil, setelah diketahui baru dipanggil. Dan kalau memang betul ada gelar perkara, kenapa pihak polres luwu tidak memanggil kedua bela pihak (Pelapor dan Terlapor) sebagai bukti autentik gelar perkara, dan penjelasan status hukumnya. Apalagi oknum yang terlapor statusnya sebagai Oknum Pejabat, sekretaris Camat Belopa Kabupaten Luwu, tentu ada apa.?”.

Pada prinsipnya, kami selaku pemerhati masyarakat menanti kerja nyata Kapolres Luwu baru kepada publik. Agar tidak menjadi kebiasaan beberapa kasus yang entah rimbahnya. Kunci Akmal (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia