Debt Collector Tak Bisa Asal Eksekusi Kendaraan

  • Whatsapp
Debt Collector
Debt Collector
banner 468x60

Debt Collector tak bisa asal eksekusi kendaraan, ada aturan hukum yang mengatur tata cara eksekusi kendaraan. Namun terkadang leasing yang menunggak cicilan, sering dilakukan secara paksa di jalan raya oleh Debt Collector suruhan perusahaan leasing. Upaya tersebut bisa saja membahayakan Debt Collector itu sendiri, karena bisa disangka maling, dan juga premanisme.

 

Muat Lebih

banner 300250

Kepala Subbidang Admin Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Suhartini meminta eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga, debt collector, tidak dilakukan di jalan raya.

 

“Itu membahayakan pemberi fidusia dan debt collector. Karena masyarakat yang tidak tahu mengira itu perampokan,” katanya seusai seminar

 

“Meningkatkan Pemahaman Jaminan Fidusia dan Whistle Blowing System” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Santika Tasikmalaya. Selasa, 21 Maret 2017. Kata Suhartini, Sebaiknya eksekusi jaminan fidusia dilakukan di rumah debitur, bukan di jalan raya.

 

“Karena, jika barangnya dirampas di jalan raya, takutnya pihak lain tidak mau terima. Itu kurang etis,” Ujarnya.

 

Salah seorang notaris di Tasikmalaya, Heri Hendriyana, mengatakan saat ini masih ada masyarakat atau debitur yang tidak mengetahui aturan eksekusi kendaraan leasing.

 

“Sekarang, jika cicilan macet, langsung diambil leasing. Enggak tahu ke mana selanjutnya kendaraan itu,” katanya.

 

Aturan yang sebenarnya kata Heri, tidak seperti itu. Harus dihitung dulu bekas tagihan dan utang pokok biaya administrasi kendaraan itu. Baru bias ada pengembalian (uang) dari leasing kepada debitur, setelah dihitung. Ucapnya.

 

Selain hasil kendaraan sitaan, Heri menambahkan sesuai dengan aturan fidusia, harus dilelang.

 

“Untuk menimalisir, agar lebih jelas. Dihitum dari utang pokok dan biaya administrasi, dan lain-lainnya. Kemudian dipotong harga jual dan sisa yang diterima debitur berapa,” ujar Heri.

 

Kepala OJK Tasikmalaya Iwan M. Ridwan mengatakan, jika sampai leasing tidak mengembalikan uang dari kendaraan hasil eksekusi, pihaknya akan mengundang industri leasing untuk menjelaskan transparansi aturan terkait dengan leasing kepada debitur.

 

“Ada transparansi. Kita minta industri (leasing) menjelaskan kepada debitur,” katanya.

 

Penulis: Candra Nugraha

Editor: Zainuddin Bundu

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *