Isu Pansus Bermuara Politik, Begini Tanggapan Anggota DPRD Luwu

  • Whatsapp
Isu Pansus Bermuara Politik

Luwu, Portalnews.co.id – Rapat Paripurna DPRD Luwu yang secara resmi digelar pada hari Rabu, 3 Juni 2020, terkait dua usulan. Salah satunya Pansus Penanganan Covid 19, mendapat perhatian khusus oleh sejumlah Perwakilan Fraksi, dan Anggota DPRD Luwu.

BACA JUGA : Angkat Potensi Alam, HIMAKURSEL Dapat Dukungan Penuh Camat Kur Selatan

Bahwa dimana ada penolakan oleh sejumlah Fraksi, yakni (PDIP, Golkar, Perindo, Gerindra) menolak membentuk pansus dan menawarkan opsi lain untuk membentuk Panja (Panitia Kerja) untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Read More

Tak hanya itu, isu pansus Penanganan Covid 19 pun dijadikan polemik birokrasi dan politik. Dimana isu itu, dijadikan bahan perlawana oleh sejumlah Wakil Rakyat di Parlemen Luwu untuk menghalang-halangi keterparansian atas penggunaan Dana Covid 19.

Padahal kita semua tahu, bahwa tugas dan fungsi DPRD adalah mengawasi system kerja birokrasi pemerintahan. Dan tanpa adanya pansus, itu wajib bagi birokrasi pemerintahan. Sebagaimana tertuang dalam regulasi undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau laporan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), terbuka untuk umum atau dapat diperoleh, diakses oleh masyarakat.

Sekaitan hal tersebut, Anggota DPRD Luwu dari Fraksi Nasdem Nur Alam Ta’gan saat ditemui diruang rapat Komisi I menjelaskan dengan adanya isu polemik yang dibangun dan membuat kisruh antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu.

“Pembuatan Pansus itu ada muatan politiknya, padahal tidak ada muatan politiknya disitu. Kecuali penggunaan hak interplasi, hak peryataan pendapat, atau angket. Karena indikasinya ada masalah, padahal nyatanya tidak. Apa bedannya dengan pansus, kalau mau bikin perda. Pansus juga itu Na”. Ungkap lelaki dua periode dari Dapil II meliputi Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara. Selasa (16/6/2020).

BACA JUGA : Soal Dana Covid-19, Kapolri: Saya Sikat Oknum Nakal

Lanjutnya lagi “Apa bedanya dengan untuk pertanggungjawaban Bupati, pansus juga itu na. Sama jie,  tapi itu tidak ada dampak-dampak politiknya. Kok ini diputar-putar seolah-olah, dan ini kewajiban meski tidak ada pansus. Cuman teman-teman ingin konsentrasi, karena di DPRD ini banyak masalah, banyak yang harus kita urus, makanya dibentuk tim kecil yang khusus supaya kosentrasi teman-teman dan fokus. Kunci Alam Ta’gan selaku ketua Komisi.

Tak hanya itu, Anggota DPRD Luwu Anton juga ikut menjelaskan terkait pembentukan pansus dan pelaporan pertanggungjawaban, dan itu wajib. “Meski tak buat pansus, pemerintah wajib mempertanggungjawabankan. Belum ada yang dia pahami, masuklah DPRD kesana. Seperti ini yang dilakukan untuk memberikan strategi, bahwa ini yang dilakukan supaya ada tranparan. Kami ini membantu Pemerintah untuk mencari Solusi, bukan mencari kesalahan atau mengiring opini politik”.

Lanjutnya lagi “Sehingga Masyarakat menikmati, bukan kita mau mencari kesalahan. Namun membantu memberikan Strategi, mencari solusi”. Imbuh Anton dari Fraksi PKB, yang didampingin Zainal dari Fraksi Perindo. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia