Isu Permintaan Uang Yang Tidak Terpenuhi, Terdakwa Harus Jalani Hukuman Penjara

0
449
Isu Permintaan Uang Yang Tidak Terpenuhi, Terdakwa Harus Jalani Hukuman Penjara
loading...

PORTALNEWS.CO.ID | LUWU – Lagi-lagi persoalan korupsi yang tak akan pernah henti, sekelumit persoalan tindak pidana melanggar hukum pun masih saja belum terurai secara utuh kepada publik, soal adanya permintaan uang yang tidak terpenuhi, terdakwa harus jalani hukuman penjara selama 4 tahun.

Dimana perkara bantuan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian PUPR pusat, ingin Ciptakan Rumah Layak Huni kepada Pemerintah Daerah masih menyisahkan sebuah pertanyaan pada tahun 2014 lalu.

Dimana program bantuan Kementerian PUPR itu, telah menjadi polemik dan sarang koruspi bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan itu.

Namun tak hanya itu, dibalik tertangkapnya terdakwa Akbar dan Abu Bakar terkait Program BSPS pada tahun 2014. Karena adanya pengurangan volume bahan material, dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 663.669.860,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Dengan rincian perkaran yakni : Rp. 438.669.860,- Juta Rupiah (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enampuluh Sembilan Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), dan terdakwa Akbar BIN ONGGANG sebanyak Rp. 225.0000,- Juta Rupiah (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan adanya laporan surat nomor : 49/Pid.Sus.TPK/2015/PN. MKS sehingga kedua terdakwa di proses secara hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Makassar pada tahun 2015, dan dijatuhi hukuman kurungan selama empat tahun.

Dalam kasus korupsi Program BSPS 2014 (Bedah Rumah), tak hanya dilihat dari persoalan lama ataupun baru, melainkan dengan adanya pemberi manfaat dan pengendali manfaat yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Yakni, Dinas Pertanian Luwu, Direktur CV Almira Surya Perkasa, Perngkat Desa dan masing-masing pegawai yang namanya juga ikut tercatok dalam perkara tersebut.

Dengan adanya isu itu, munculah sebuah persoalan baru yang dimana tersangka menjalani  proses hukuman dikarenakan tidak memenuhi keinginan oknum penyelidik berupa permintaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- Juta Rupiah (Delapan Puluh Jura Rupiah), oleh salah satu onkum penyidik, yang juga merupakan Pegawai dari Kejaksaan Negeri (KEJARI) Belopa.

Lantaran, keinginannya tak terpenuhi, terdakawa akhirnya menjalani proses pemeriksaan penyelidikan dan putusan hukuman penjara.

Persoalan jerat-menjerat dan tindak pidana tidak akan pernah terhenti, sebab kuat dugaan “ada udang di balik batu” tentang masing-masing yang bersangkutan tidak tersangka.

Padahal dalam persidangan, jelas telah terungkap pengambilan masing-masing yang bersangkutan dalam proses sumpah persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Makassar pada tahun 2015 lalu. (ZB)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here