Mahasiswa di Palopo Gelar Konferensi Pers

PORTALNEWS.CO.ID | PALOPO – Gabungan mahasiswa di palopo gelar Konferensi Pers dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung, dan tergerak hatinya melaksanakan Konferensi Pers memperingati Hari Kebangkitan Nasional (HKN) Desa secretariat PC KMHDI Palopo Jalan Pongsimpin Nomor 32, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulsel, sabtu Sore 20 Mei 2017, sekirar pukul 17.00 Wita.

Berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kota Palopo ini menggelar koferensi pers mempengringati hari kebangkitan nasional ke-209 bersama delapan organisasi diantaranya, PC KMHDI PALOPO, PP HAMBASTEM, PP HMRI, EK LMND PALOPO, PC PMKRI PALOPO, DPC SRMD PALOPO, PERMAKES PALOPO dan BPC GMKI PALOPO.

Dalam konferensi pers tersebut, berintikan, bahwa sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, dimana bangsa ini melawan kolonialisme dan menuntut adanya kebebasan dari penindasan hingga di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia, diawali pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan masa dimana bangkitnya rasa cinta tanah air.

Terbentuknya persatuan nasional, serta tertanam kuatnya kesadaran patriotisme rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penghisapan dan penindasan imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang di jaizirah Nusantara.

Fase Kebangkitan Nasional menjadi era keemasan berkembangnya perjuangan rakyat Indonesia yang ditandai dengan berbagai pembentukan organisasi-organisasi rakyat skala nasional dan lebih meluas, hinggah berlanjut menjadi cikal bakal mendorong  bersatunya pemuda untuk mengumandangkan ikrar Sumpah pemuda 28 Oktober 1928.

Adapun dalam tuntutan mereka di moment hari Kebangkitan Nasional (HKN) dari gabungan beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa kedaeraan yang ada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yakni :

Mendesak Resim JOKOWI-JK untuk segera melaksanakan seutuhnya agenda TRISAKTI sebagaimana yang tertuang dalam program NAWACITA JOKOWI-JK yang telah menjadi janji politik JOKOWI-JK pada saat kampanye pemilu tahun 2014.

Menolak gerakan intoleran radikal yang semakin marak terjadi dan penyebaran Idiologi-idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA dan NKRI sebaga 4 pilar bangsa.

Tentu ini menjadi torehan sejarah perjalanan bangsa ini, torehan sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908, kini telah menjadi sebuah pijakan bangsa kita yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (HKN) pada tiap tahunnya.

Perjuangan Kebangkitan Nasional telah mencapai usia yang cukup tua yakni 109 Tahun, namun pemaknaan Hari Kebangkitan Nasional (HKN) semakin hilang dan luntur, pemerintahan kemudian terjebak pada orientasi lupa sejarah pelajaran yang diberikan di Hari Kebangkitan Nasional ini.

Mengingat Pemerintahan JOKOWI-JK hinggah sampai saat ini, belum mampu mewujudkan janji politik mereke, janji politik JOKOWI-JK di Pemilu tahun 2014, yakni istilah Nawacita Pancasila, Nawaksara dan Trisakti oleh JOKOWI/JK pada saat itu, merupakan adopsi dari cita-cita Presiden pertama Republik Indonesia bapak Suekarno yang dikenal dengan istilah Tri Sakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Namun realitas yang terjadi hinggah saat ini, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sampai saat ini, kebijakan rezim JOKOWI-JK tidak berbanding lurus dengan  janji yang tertuang dalam program Nawacita JOKOWI-JK dalam menjalankan pemerintahnya. Hal itu bisa kita lihat dari sikap pemerintah di bawah Resim JIKOWI-JK  di balik setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan, resim JOKOWI-JK, justru lebih memihak kepada kaum Neoliberalisme dan Kapitalistik. Lihat saja sikap pemerintah baru-baru ini dalam menghadapi sengketa atara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport McMoran.

Dimana menurut UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 170 bahwa Freeport berkewajiban untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak UU tersebut diundangkan. Tetapi, Freeport tidak mengindahkan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Adapun dalam penyampaian konferensi pers tersebut, tak lain untuk mengingatkan, karena dinilai, sangat menciderai kedaulatan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sampai saat ini, Pemerintah masih memperpanjang MoUnya. Dimana pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport pada 10 Februari lalu, sebuah bukti bahwa Pemerintahan JOKOWI-JK, tunduk terhadap pemodal asing.

Belum lagi persoalan politik yang tengah di hadapi bangsa ini, yakni gerakan intoleran radikal yang semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, politik adu domba dan politik identitas merupakan suatu tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa ini, gerakan-gerakan intoleran yang mengatas namakan agama semakin tumbuh subur.

Maka akan menjadi ancaman besar bagi bangsa kita akan ganguan keutuhan dan kesatuan NKRI, belum lagi akhir-akhir ini penyebaran idIologi yang bertentangan dengan idiologi Pancasila sebagai idioligi bangsa Indonesia yang semakin massif dan terus menerus di kampanye akan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merobah dasar Negara.

Berangkat dari permasalahn tersebut di atas, maka melalui moment Hari kebangkitan Nasional 20 mei 2017,  tentu menjadi momentum  dan kesempatan yang  baik bagi kita seluruh elemen masyarakat dan anak bangsa, untuk menyoroti berbagai pesrsoalan bangsa hari ini.

Langkah yang harus dilakukan ialah harus mengambil satu sikap dan tindakan, dengan terus mendesak dan menagih janji politik Resim JOKOWI-JK untuk segera melaksanakan Nawacitanya, serta menyeruhkan kepada semua elemen bangsa untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI, mewujudkan rasa persatuan melalui Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagi asas tunggal idologi bangsa yang sudah final serta UUD 1945 sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara.

Maka mungkin cara diatas adalah hal yang tepat dilakukan dalam upaya untuk menangkal gerakan-gerakan radikal intoleran  yang sedang di hadapi bangsa ini. Laporan Tim (Rilis/ZB)