Pengaspalan Ruas Jalan Padang Sappa Dinilai Markup, Penegak Hukum Diminta Audit

  • Whatsapp
Pengaspalan Ruas Jalan

Luwu, Portalnews.co.id – Berdasarkan hasil investigasi pada sebuah pekerjaan Pengaspalan Ruas  Jalan IV diwilayah Padang Sappa (Noling), Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor kontrak : 04/KONT/PPK-PJ.07.02/DAK/PUPR/2019. Dinilai ada keganjilan dalam proses pekerjaan tersebut, yang dikerjakan oleh PT. Hikma Gemilang Kontruksi selaku kontraktor pelaksana dan Pengawas CV. Arya Cipta Mandiri sepanjang 7,11 KM dan lebar 5.00 meter, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.649.259.000,-.

BACA JUGA : Lurah Suli Bakal Dihering Ke DPRD Luwu

Tak hanya itu, kami juga melakukan penelusuran kepada Pihak kontraktor atau pelaksana, dalam hal ini Karyawan Administrasi dan Teknis melalui telepon selulernya (Whatsapp), sebut saja Arna dan Andi Rivai, sebagaimana diperoleh dari Kabid PUPR Luwu Usdin saat ingin di mintai tanggapan kepada 2 karyawan tersebut, terkait nomor kontack penanggungjawab, Kontraktor atas Pelaksanaan dari pekerjaan tersebut untuk dilakukan konfirmasi, klarifikasi sejumlah pekerjaan milik Robert. Namun kedua karyawan enggan memberikan detile informasi dan berusaha membukam keberadaan Robert selaku pemilik proyek milliaran tersebut. Jumat malam (12/6/2020) Pukul 18:32 (Wita).

Read More

Penegak Hukum Diminta Audit

Namun tak hanya proses pekerjaan saja, akan tetapi dalam pelaporan anggaran atau publikasi kegiatan yang tertuang dalam sebuah pemberitaan media Babe dan Fajar. Telah terjadi penambahan angka anggaran pelaksanaan proyek pengaspalan ruas jalan, yang berjudul : Habiskan Rp11,9 Miliar, Bupati Basmin Resmikan Penggunaan Poros Padang Sappa-Noling.

Pengaspalan Jalan Ruas Padang Sappa

Pengaspalan Jalan Ruas Padang Sappa

Pengaspalan Jalan Ruas Padang Sappa

Sedangkan pengaspalan ruas jalan sepanjang 7,2 KM dan lebar 5 meter senilai Rp11.941.978.000,- dituangkan dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Bupati Luwu Basmin Mattayang  pada acara peresmian tersebut. Kamis, (11/6/2020). Sebab jika dilihat pada papan informasi temuan dilapangan, tertuang nilai kontrak sebesar Rp 11.649.259.000,- jadi diperkirakan ada penggelembungan anggaran sebesar Rp. 292.719.000,-, dan pengurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai.

Pengaspalan Jalan Ruas Padang Sappa Pengaspalan Jalan Ruas Padang Sappa

Muh. Akmal Ketua DPP Lembaga Investigasi Korupsi Indonesia (LIKINDO) menilai masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain, dengan adanya pekerjaan tersebut. Kuat dugaan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB, Salah Bestek dan Markup Anggaran. “Tidak dilakukan pekerjaan pengupasan dan pengisian (scrapping  and filling). Kontraktor tidak menyediakan minimal 1 unit mesin pengupas (cold milling macine) dengan lebar 2 meter dan mampu mengupas hingga setebal 10 cm”. Imbuh Akmal Sabtu malam (13/6/2020) Pukul 21:03 (Wita).

Padang Sappa Dinilai Markup

Lanjutnya lagi “Tidak ditemukan peralatan pembongkar minimal 2 unit jank hummar dengan masing-masing kompresornya yang mampu membersihkan, membongkar, meratakan lokasi-lokasi yang belum atau tidak rata. Dan tidak adanya truk pengangkut dengan kapasitas yang cukup, sehingga tidak perlu penumpukan bahan bongkaran di lapangan. Ini memang tidak ada karena pengaspalan tersebut hanya disiram”.

BACA JUGA : Status Bawaslu Luwu Kian Tak Jelas, PR Buat Polres Luwu Dan BPK Sulsel

Mengacu pada uraian diatas dan fakta hukum dilapangan, bahwa sekali lagi kuat dugaan telah terjadi adanya tindak pidana korupsi pada proyek tersebut, yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Karena dana tersebut bersumber dari pajak masyarakat sebagaimana uraian undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dan publikasi laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, pasal 9 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Begitupula dalam pasal 19 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), terbuka untuk umum atau dapat diperoleh, diakses oleh masyarakat. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia