Perangi Korupsi, 8 Pejabat Daerah Hadir di Acara KPK

by -14 views
Perangi Korupsi
Perangi Korupsi

Palopo, Portalnews.co.id – Perangi korupsi, Delapan (8) pejabat daerah hadir diacara KPK. Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah kembali dilakukan lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam progress pencapaian Monitoring Center for Prenvention (MCP) pada 8 kab/kota, monev ini. Berlangsung dari tanggal 15-16 Agustus 2019, bertempat di Auditorium Sakotae, kantor Wali Kota Palopo, Kamis (15/8/2019).

 

Ada beberapa sektor yang dibahas Tim Korsupgah KPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemberian rekomendasi serta perbaikan atas pencapaian MCP pada monev ini. Disamping itu juga dilakukan diskusi panel yang diikuti oleh, KPK, Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Kajari, Kapolres serta Direksi (pejabat terkait) Bank Sulselbar.

 

Selain memfasilitasi sebagai narasumber dalam sosialisasi dan diskusi panel tersebut, kepada para Wajib Pajak/Wajib Pungut (WP/Wapu), para usaha perhotelan, restoran, tempat hiburan dan parkir. Juga istilah Wapu ini ditujukan pada bendaharawan pemerintah, badan usaha atau instansi pemerintah yang ditugaskan memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada badan atau instansi pemerintah tersebut.

 

8 Pejabat Daerah
8 Pejabat Daerah

Sasaran rekomendasi yang akan diberikan Tim Korsupgah terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, meliputi 7 sektor, yaitu  Perencanaan dan pengelolaan APBD, Pelayanan terpadu satu pintu, Pengadaan barang dan jasa, Kapabilitas APIP, manajemen ASN, Optimilisasi pendapatan daerah serta Manajemen asset daerah.

 

Dalam ketentuan, ada 4 badan atau instansi yang masuk dalam ketegori Wapu, yakni: Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Tertentu.

 

Pada agenda Monev KPK ini juga akan dilakukan rekonsiliasi Aset Kota Palopo dengan Pemerintah Kabupaten Luwu yang akan disaksikan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

 

Dalam ketentuan, ada 4 badan atau instansi yang masuk dalam ketegori Wapu, yakni: Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Tertentu.

 

Dalam diskusi panel tentang Wajib Pajak / Wajib Pungut (WP/Wapu) ini, Korsupgah KPK Perwakilan Sulsel mengharapkan permasalahan lain terkait pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah juga dapat diminimalisir guna menyempurnakan tata laksana sistem yang akuntabel, menutup peluang kebocoran atau kerugian daerah, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

 

Turut hadir dalam diskusi panel ini Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Walikota Palopo, Bupati Luwu, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Enrekang dan Bupati Sidenreng Rappang, Wakil Ketua DPRD Palopo, Kepala Kajari, Kapolres, Direksi Bank Sulselbar, PHRI, serta para pengusaha perhotelan, restoran, dan tempat hiburan yang ada di Kota Palopo. (Tim/ZB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *