Program Jamban Bisa Gratifikasi, LSM LIKINDO Angkat Bicara

  • Whatsapp
Soal Program Jamban

Luwu, Portalnews.co.id – Sekaitan dengan adannya pemberitaan kami yang berjudul “Program Jamban, Inspektorat Jadi Prioritas Utama Bagi Landasan Kades” Ketua DPP Lembaga Investigasi Korupsi Indonesia (LIKINDO) Muh. Akmal angkat bicara, karena ini terkait dana negara yang bersumber dari APBN. Jika benar hasil investasi bahwa telah terjadi kegiatan fiktivf dan ada unsur kerugian negara serta pelanggaran perundang-undangan berlaku maka institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus masuk diminta atau tidak, untuk mengusut tuntas persoalan ini. Selasa pagi (1/6/2020).

BACA JUGA : 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin Ditengah-tengah Pandemi Covid 19

Bahwa pentingnya masyarakat mengetahui dan dibuka ke publik LPj Dana Desa, agar tidak menjadi fitnah terkait 30 bantuan “jamban” bagi warga Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang memakan dana sebesar Rp.147.713.000.

Read More

“Jika mau dirata-ratakan, maka setiap warga mendapatkan bantuan hampir Rp. 5.000.000,- juta rupiah, tepatnya Rp. 4.923.000,-. Apakah benar hal tersebut, disinilah urgensinya. LPj Pemdes dibuka. Kita lihat langkah penegak hukum, seperti apa aksi mereka, terlebih Inspektorat. Oleh karena skema pencairan DD telah berubah 2019 ini langsung masuk ke rekening Toko Bangunan, maka penting juga meminta keterangan dimana Pak Desa ambil materialnya?.Mengapa material itu terlalu mahal? Material apa saja  yang diadakan? Berapa  harga standar sebenarnya? Jika terbukti telah terjadi markup, maka Toko Bangunan dan Pemdes. Belopa telah mengadakan persekongkolan atau pemufakatan kejahatan. Pasal 263 yakni pemalsuan dokumen (nota-nota) dan Pasal 265 memberikan keterangan palsu KUHPid. dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara”. Lanjutnya lagi

“Saya juga heran, kok tahun kelima dari program Dana Desa yang dimulai dari 2015 sampai  2020 ini, persoalan jamban masih menjadi sesuatu yang mewah? Terus anggaran milyaran digelontorkan pemerintah ke desa ini, mana??? Apa saja yang telah dilakukan? Sebelumnya lagi ada PNPM Mandiri eranya Pak SBY yang besarannya juga tak kalah dengan program pemerintahan Jokowi. Belum lagi program dari dana aspirasi anggota dewan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Tumpang tindih, double bugjet. Satu objek diakalin dari dua atau lebih sumber anggaran, dan bisa Gratifikasi”.

BACA JUGA : Program Jamban, Inspektorat Jadi Prioritas Utama Bagi Landasan Kades

Sementara jika dilihat, ada modus korupsi yang dilakukan dengan me-mark up anggaran terkait item kebutuhan program jamban maupun proyek infrastruktur yang ada di Desa Belopa. “Dalam belanja material, harga tak sesuai dengan SPj. Ada juga pembelanjaan yang fiktif, sehingga menimbulkan Kerugian Negara akibat penggelembungan anggaran, dan bisa dijerat pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun pidana penjara.”. Kuncinya Akmal. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia