Program PTSL Luwu Beraroma Korupsi, Begini Kronologisnya

  • Whatsapp
Program PTSL Luwu

Luwu, Portalnews.co.id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak berjalan sebagaimana harapannya, yaitu Pembuatan sertifikat gratis tersebut. Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Instruksi presiden nomor 2 tahun 2012, peraturan menteri ATR-BPN nomor 6 tahun 2018. Surat keputusan bersama tiga menteri.

BACA JUGA : Kejari Luwu Mulai Bidik Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah, Kadisdik : Saya Tidak Kenal

Program pemerintah pusat ini, justru telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum-oknum tak bertanggungjawab. Terkhususnya Lurah Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan ditipu daya muslihat oleh oknum-oknum lurah tersebut.

Read More

Program PTSL

 

Sebagaimana penelusuran kami di lapangan oleh salah satu warga Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli yang tak ingin disebutkan namanya (Sumber Rahasia) menjelaskan kornologis pungutan dengan dua tahapan pembayaran, dan mendatangi langsung rumah warga penerima sertifikat tersebut. Adapun pembayaran pertama, yakni sebesar Rp. 300.000,- dibayar langsung kepada Rusnida. Dan kronologis pembayaran kedua dilakukan oleh orang kantor lurah sebesar Rp. 100.000,- sekalian mengambil sertifikat tersebut.

“Sertifikat 2019 dan bukan saya yang ambil, tapi istri saya. Dibayar Rp. 300.000,- Ribu saya bayar di Ibu Rusnida, tapi masih ada kekurangan. Setelah ambil sertifikat ini, dikasih seratus ribu rupiah oleh pegawai kantor lurah. Jadi Empat ratus semua”. Ungkap Sumber yang dirahasiakan identitasnya

Sebut saja Rusnida saat dimintai tanggapannya, dirinya membantah kalau tidak melakukan pungutan dan pendataan kepada warga yang mendapat sertifikat tersebut menjelaskan “Berapa foto copy berapa materai yang masuk. Bukan saya itu, karena orang datang bang ji ke kantor lurah mendaftar, sesudahnya ibu lurah sosialisasi di gedung. Saya juga tidak hadir di gedung, tidak tahu halangan apa saya waktu itu. Imbuh Rusnida yang juga bekerja sebagai tim posyandu Kelurahan Banawa. Jumat sore (19/6/2020) pukul 17:50 (Wita).

Lanjut Rusnida “Na tanya ka juga orang ada pale anu begini, kubilang tidak tahu kah juga karena tidak hadir kah di sosialisasi. Bukan, masing-masing orang datang kesana bawah anunya, kknya apa.Orang sendiri datang kesana, masing-masing na bawah kesana tapi sudah tertutup. Anuku saja itu dibawah karena ada orang ku ganti, na itu na kasih masuk orang tidak boleh. Hanya berapa yang di terima itu hari. Sudah mie kayaknya itu Basmin yang menjabat waktu itu, iye, karena dirujab bupati dulu itu tempati orang membagi kayaknya. Iye, pas adakah dipalembang itu hari saya, saya juga ditelepon, besok itu mau orang membagi pada hari jadi belopa, cuman simbolis saja beberapa orang ji disana, 10 orang itu dikasih kayak begitu dan yang mendaftar to mau juga ikut. Tapi dibilang jangan dulu semua, karena simbolis ini, yang dikasih sertifikat, karena cuman simbolis. Nanti besok dikasih dikantor lurah, seminggukah. Yang jelasnya dikasih orang dikantor lurah”. Kunci Rusnida

Program PTSL

 

Disini lain, mamanya wanti alias asia saat dimintai keterangannya terkait pungutan dan pendataan sertifikat. Dirinya membantah bahwa ia tidak melakukan hal tersebut pada warga yang tak ingin dimediakan namanya (Sumber Rahasia). Jumat malam (19/6/2020) pukul 20:28 (Wita).

“Sertifikat langsung dari kelurahan itu, kami tidak tahu dan warga langsung datang kesana, dikantor lurah. Kan ada administrasinya toda, kenapa ada begini mau dipertanyakan orang. Itu biaya-biaya itu ada yang kerja, jadi uang itu dikasih yang kerja sampai jam dua malam na bikin itu”.

Lanjutnya lagi “Saya bayar juga, Rp. 400.000,- Ribu tapi saya bayar Rp. 100.000,- belum cukup ji kubayar, jadi sisa Rp. 300.000,-. Nanti ada pi uangku baru ku bayar. Dikantor ji ku tempati sebagai penanggujawab, anggotanya ibu amma.” Beber Asia

BACA JUGA : Soal Dana Covid-19 Dan AMEL, Begini Tanggapan Kapolres Luwu

Sumber kedua (Rahasia) media ini menjelaskan bahwa “Saya sudah bayar Rp. 200.000,- di Kantor Lurah, dan saya bayar lagi Rp. 200.000,- di mamanya wanti, datang disini, rumah. Mallele, dan tahun ini di ambil, tapi sertifikatnya tahun 2019”. Kunci Sumber yang tak ingin dimediakan namanya.

Sekedar diketahui, Program PTSL Luwu, sertifikat gratis. Sebanyak 14.300 Bidang yang dikumandangkan Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang pada hari rabu tanggal, 8 Januari 2020 lalu. Telah terindikasi Pungutan Liar alias Korupsi pemangku jabatan di jajarannya yang berkisaran Rp. 500.000,- hingga mencapai Rp. 700.000,- Ribu Rupiah persertifikat. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia