Program PTSL Presiden Jokowi Dipungli Oknum Aparat Lurah

  • Whatsapp
Program PTSL

Luwu, Portalnews.co.id – Program pembuatan sertifikat gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak berjalan sebagaimana harapannya pemerintah pusat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Instruksi presiden nomor 2 tahun 2012, peraturan menteri ATR-BPN nomor 6 tahun 2018. Surat keputusan bersama tiga menteri, Peraturan Bupati (Perbub) Luwu nomor 1108 tahun 2017.

BACA JUGA : Reses PKB Sulsel, JIN Kab. Pinrang Harap Pinrang Dibagi 2 Wilayah Otonomi

Pasalnya program pemerintah pusat ini dengan nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ternyata belum banyak diketahui warga. Terkhususnya Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikumandangkan oleh Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang pada pemberitaan kami yang berjudul “Kabupaten Luwu Dapat Jatah Sertifikat PTSL, Sebanyak 14.300 Bidang” pada hari Rabu tanggal, 8 Januari 2020. Dan digelar di Kecamatan Ponrang Selatan, yang di hadiri para kepala Desa dan Lurah yang terbagi di Tujuh Kecamatan se- Kabupaten Luwu. Senin (15/6/2020).

Read More

Padahal program itu, memang sangat ditunggu-tunggu warga yang telah lama menantikan agar tanah mereka bisa dijadikan sertifikat, agar legalitasnya jelas. Namun hal tersebut, mala dijadikan momentum bagi para Pemerintah Daerah (Pemda), yakni oknum-oknum yang bekerja ditingkat kelurahan.

Sebut saja warga dilingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu saat ditemui mengaku tidak tahu adanya standar dan harga sebenarnya program tersebut. Sehingga mereka bingung dan hanya mengikuti saja pengarahan dari aparat lurah setempat soal kepengurusannya.

Pasalnya dari beberapa keterangan warga yang ditemui diwilayah tersebut, dan tak ingin dimediakan namanya menjelaskan bawah pengurusan sertifikat yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu dibayar dengan cara berangsur-angsur pada bulan mei 2019 lalu.

“Empat ratus ribu semuanya kami bayar nak, misalnya biaya pembuatan sertifikat Rp. 250.000,- dan biaya alas hak Rp. 150.000,- begitu memang harganya lee Nakk.?”.

BACA JUGA : Sikap Lurah Suli Dinilai Otoriter

Lanjut warga lagi “Ada juga disitu, membayar empat ratus juga sama. Cuman Rp. 300.000,- duluan na bayar, jadi sisahnya ditambahi kalau sudah jadi itu sertifikat, oleh salah satu pegawai kelurahan. Dan tidak ditahu semua, siapa-siapa yang mengurus sertifikat gratis itu disini”. Kunci warga

Tak hanya sampai disitu, dari hasil penelusuran kami. Selain program PTSL sejumlah warga juga pernah mengalami hal serupa dalam bentuk sertifikat prona, tepatnya dilingkungan Kampung Baru, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada 2015 dengan biaya Rp. 600.000,- dan  pada tahun 2018 lalu, warga juga di patok sebesar Rp.500.000,- ribu rupiah per sertifikat. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia