Soal Pelantikan ASN, Begini Tanggapan Kabid Mutasi BKPSDM Luwu dan Komisi II KASN

  • Whatsapp
Kabid Mutasi BKPSDM Luwu

Luwu, Portalnews.co.id – Sebagaimana yang kutip dari Komisi II KASN, Nurhasni dalam pemberitaannya yang berjudul “Kembalikan Jadi Guru, KASN Sikapi Guru Dilantik Jadi Camat dan Kabid Luwu”. Bahwa pengangkatan dua guru jadi camat dan tiga guru dilantik jadi Kepala Bidang (Kabid) di Kabupaten Luwu mendapat perhatian serius dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam waktu dekat KASN akan meminta klarifikasi ke Pemkab Luwu terkait pelantikan lima guru tersebut oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang, pada tanggal 22 Oktober 2019 lalu.

BACA JUGA : Pungutan Liar SMANSA Belopa Berfariasi, Paling Besar Kelas XII

Sebagaimana diketahui, dalam rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-4317/KASN/12/2019 pada tanggal 16, Desember 2019 lalu atas pengaduan Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau kepada Bupati Luwu, Drs. H. Basmin Mattayang, disebutkan bahwa KASN memiliki kewenangan mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. KASN dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat  Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang, dan/atau Presiden terkait penerapan sistem merit dan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

Read More

Soal Pelantikan ASN

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipin Negara (KASN) telah menerima pengaduan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya telah melakukan penelahaan, klarifikasi dan penelusuran data terhadap para pihak terkait.

Sebagaimana berdasarkan surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/279/BKPSDM/2019 tanggal, 22 Oktober 2019 tentang Pengakatan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, terdapat para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibebaskan dari Jabatan Administrator, dan pembebasan dari jabatan struktural tersebut telah dilakukan oleh Bupati Luwu, namun tidak melalui tata cara atau prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Serta poin ketiga juga menjelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS. Bahwa pembebasan jabatan dan penurunan dari jabatan merupakan bentuk hukuman disiplin berat. Proses penanganan hukuman disiplin berat, seharusnya dilakukan terlebih dahulu dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat tersebut.

Selain itu, KASN telah melakukan klarifikasi terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu pada tanggal 22 November 2019 di Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana surat terlampir.

Tak hanya itu, Komisi II KASN, Nurhasni menjelaskan “dalam pengembangan karier termasuk, mutasi asn harus berdasarkan sistem merit (Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja) tanpa membedakan gol, ras, kedekatan dll. Harus bebas dr KKN”. Saat dihubungi via selulernya, Rabu sore (3/6/2020) pukul 16:38 (Wita).

Komisi II KASN, Nurhasni

Tambahnya lagi “Baik saya cek. kembali ya krn saat ini sdh pic yg khusus tangani kasus tsb”. Tutup Nurhasni dengan lembut

Sekaitan dengan hal itu, kami lakukan penelusuran lagi terkait adanya pelantikan, baik sebelum maupun sesudah pelantikan, dan bagaimana proses penempatan pejabat struktural yang sudah dilakukan oleh mantan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar dan Wakil Bupati Luwu, Amru Saher, setelah dilantik menjadi Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, dan Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak dalam menduduki masa jabatan, sebelum enam bulan, dengan melakukan pembenahan birokrasi. Adapun isu-isu beberapa pelantikan yang tidak menghadirkan Wakil Bupati Luwu di masa kepimpinannya pun diklarifikasi.

PemerintahKabupaten Luwu, dalam hal ini Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Luwu, Andi Ahkam Basmin saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan bahwa “Tidak ada aturan yang mengikat enam bulan. Makanya setiap pelantikan kami buatkan fakta integritas”. Ungkap Andi Ahkam Rabu Sore (3/6/2020).

“Jadi bukan tidak jadi dilantik, mereka memang dilantik sama mantan Bupati. Namun dari segi regulasi, aturan. Ada yang mengatur, bahwa enam bulan sebelum berakhir masa jabatan itu tidak bisa mengadakan mutasi. Maka dengan sendirinya itu gugur, jadi bukan kami yang gugurkan. Aturan KASN yang menggugurkan itu, bukan pihak kabupaten yang gugurkan itu”.

Tambahnya lagi “Selesai mie, tidak ada pelanggaran. Jadi persyaratan menduduki Jabatan itu atau mutasi regional itu, guru atau orang fungsional menjabat dan dimutasi ke struktural itu minimal pernah menjadi guru 10 tahun. Terus, untuk camat, itu minimal dia pernah ikut diklat camat. Nah mereka berdua ini sudah. Dan belum ada kabupaten yang melaksanakan system merid itu, yang paling mendekati kabupaten luwu timur”.

BACA JUGA : LKPJ Bupati Luwu Disorot, Agar Tak Menjadi Tong Sampah

“Kenapa mesti ada wakil Bupati, saya tanya dulu. yang punya jabatan PPK adalah Bupati, Pejabat Pembina Kepegawaian, Bukan Wakil Bupati. Yang menjabat selaku PPK itu Bupati, pejabat yang berwenang adalah sekda. Kegiatan yang dilakukan Pak Bupati sudah mewakili mi keseluruhan. Jadi kalau ada yang mau kasih pisah-pisah, justru mengkotak-kotakan jie. Tidak ada itu bahwa. Ada kegiatannya pemda misalnya, pelantikanlah, mutasi. Kita undang forkopinda, kenapa tidak ada undangannya Wakil Bupati. Bagaimana mau diundang wakil Bupati, na ini acaranya pemda. Memangnya ini tidak kesatuan bupati dan wakil bupati. Coba Tanya pak wakil kenapa tidak datang.

Sekedar diketahui, bahwa pelantikan diera kepimpinan Bupati Luwu, Drs. H. Basmin Mattayang dan Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak (BAIK) periode 2019-2024 ini sudah melaksanakan pelantikan yang lebih dari tiga kali. Seperti pelantikan Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala UPT, Damkar, Camat, Lurah dan jabatan-jabatan lainnya, yang terdiri dari eselon II, III, Eseleon IV maupun Fungsional. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia