Soal Permintaan Uang Rp. 80 Juta, Begini Tanggapan Pihak Kejari Belopa

PORTALNEWS.CO.ID | LUWU –  Sudah tak heran jika kalau program pemerintah pusat menjadi perhatian semua publik, baik tingkat provinsi maupun di tingkat daerah yang menjadi sarang prilaku tindak pidana korupsi bagi oknum-oknum yang telah diberikan kewenangannya dalam menjalankan amanah, namun kerja nyata itu tidak sesuai dengan apa yang diharapakan, mulai dari pengurangan volume bahan hingga sampai penyunatan anggaran dengan berbagai dalil.

Program Bantuan Kementerian PUPR Ciptakan Rumah Layak Huni atau dengan istilah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bukan persoalan hal baru, melainkan persoalan yang sering secara berulang terjadi, dan mebising di di telinga masyarakat.

Baik penerima bantuan maupun bukan penerima bantuan program pemerintah, yang sering terjadi ketidak adilan yang merata bagi seluruh rakyat di daerah itu sendiri.

Terkhususnya di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014/2015 lalu. Seorang oknum penyidik bernama Agus Salim selaku kasi Intel Kejaksaan Negeri Belopa namanya ikut dicibir dalam perkara kasus korupsi BSPS 2014 lalu. Atas adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa kasus korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah Pusat mengkucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau yang dikenal dengan istilah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 lalu.

Dengan kejadian tersebut, kerugian negara mencapai : Rp. 663.669.860,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Kasi Inte Kejari Belopa, Agus Salim dan rekannya Kasipidsus Akbar Datau yang ditemui diruang kerjannya beralamat di jalan Senga Kelurahan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, membntah dengan adanya isu permintaan uang sebesar Rp. 80.0000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), Selasa, (5/6/2018).

Tak hanya itu, sejumlah nama-nama pun ikut dicibir dalam pengunaan keuangan negara kasus korupsi tahun BSPS 2014. (ZB)