Soal Peserta Pengangkatan PPNPNS, Begini Tanggapan Ketua Bawaslu Luwu

PORTALNEWS.CO.ID | LUWU – Sekaitan dengan pengangkatan delapan orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu, yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Bawaslu RI, nomor 1 tahun 2017, tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai sekretariat Bawaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan pada tanggal 14 Maret 2019.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Luwu, Abdul Latif Idris yang didampingi oleh Kaharuddin A (Koordiv Hukum dan Penindakan) dan mantan Ketua Panwaslu Luwu Sam Abdi ditemui diruang kerjanya,  mengatakan “Begini Pak yaa, Bapak harus ketahui. Bahwa itu bukan rana saya. Bagian penerimaan itu, domainnya SDM dan Koorsek. Kalau kami disini beda dengan KPU”.

Tambahnya lagi “jangankan persoalan seperi itu ya, persoalan keuangan saja kami tidak boleh intervensi.  penerimaan PPNPNS juga begitu, kalau masalah fit and propertes/wawancara itu memang kewajiban kami untuk mengetes, apakah orang ini layak atau tidak dari aspek integritas dan pengetahuan kepemiluan”. Senin sore (18/3/2019).

Koorsek kami mundur disaat time line fit and profertes, akibat dari penarikan oleh pihak pemda. Bukan di ambil alih. Tidak seperti itu, mekanismenya memang begitu. Karena yang mau gunakan staf itu, kami. Prosedurnya kami rapatkan dulu terkait mekanisme penerimaan, Pengumuman, administrasi maupun uji kompetensinya”.

Selain itu juga, “Ketua Bawaslu Abdul Latif juga dipertanyakan terkait dengan mundurnya Koordinator Sekretariat Bawaslu Luwu, Anwar Amir, S.Sos saat pelaksanaan seleksi menjelaskan “iya, tapi tanya dulu, kapan dia mengundurkan diri. Ini harusnya itu dikompirmasi dulu pak, Koorsek kami pada saat mana dia mundur, dan kenapa dia mundur. Adapun fit and propertes yang kami lakukan, sebelum dilakukan itu melalui koordiv SDM kami melakukan konfirmasi dengan pihak Bawaslu Provinsi melalui kasek Provinsi pak Sudirman, dan arahan dari Bawaslu Provinsi untuk segera dilanjutkan, maka kita lanjutkan. Sebab, ini hal urgen. Yang tidak bisa dihentikan, karena kalau dihentikan kami merugikan para pendaftar. Yang kami butuh dalam Penerimaan tenaga staf ini adalah tenaga yang siap pakai, berintegritas, professional dan memahami masalah kepemiluan. Karena tidak ada lagi training bagi staf yang kami terima, kami cari orang yang siap pakai. Apalagi waktunya kami cuman tinggal sedikit. Makanya informasi yang didengar hanya sepihak. Terus terang saja pak”.

Terpisah, Kaharuddin A (Koordiv Hukum dan Penindakan) Bawaslu Luwu juga menambahkan “Sebelum pengumuman, kan ada rapat internal. Pemeriksaan berkas dikakukan pihak sekretariat, begitu juga dengan uji kompetensi pengetahuan komputer. Besoknya kita mau lakukan fit and propertes koorsek kami mengundurkan diri”.

“Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah masuk mendaftar.  pemeriksaan berkas semua ditangani sekretariat. Bahkan Pak Anwar masih mengumumkan, masih menerima administrasi. Kami juga sempat konfirmasi pak, kepada teman-teman media, bahwa kami lakukan konfirmasi kesekretariat lebih dulu sebelum dilakukan fit”. Tutup Kahar (ZB)