Soal Rekomedasi KASN Dan DPRD, Diduga Kepala BKPSDM Luwu Main Mata.?

  • Whatsapp
Soal Rekomedasi KASN

Luwu, Portalnews.co.id – Menindaklanjuti Hasil Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Luwu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Luwu. Dalam hal ini Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, II, dan Kepala BKPSDM, Dan Inspektorat yang dilaksanakan pada hari kamis, 30 Januari 2020 tentang Mutasi Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu. Sebagaimana tertuang dalam surat Rekomdasi Nomor : 170/95/DPRD/2020.

BACA JUGA : Pengaspalan Ruas Jalan Padang Sappa Dinilai Markup, Penegak Hukum Diminta Audit

Setelah mendengarkan masukan saran dari peserta rapat, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Read More

Merekomendasikan kepada Bupati Luwu untuk menindaklanjuti surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) B-3117/KASN/12/2019 Pertanggal 16 Desember, serta surat Rekomendasi BKN Nomor : FIL.26.30/V.3.8/58 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Administrasi dan Pengawas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.

Rekomedasi DPRD

Sekaitan dengan rekomendasi tersebut, kami melakukan penelusuran kepada Kepala BKPSDM, Sulaiman menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi. Baik di tingkat KASN maupun DPRD Luwu, melalui akun whatsappnya. Kamis Siang (11/6/2020) pukul 13:32 (Wita).

“Berkaitan dengan rekomendasi KASN sudah selesai, kami sudah jelaskan di KASN bersama pak Sekda pada bulan Februari di Kantor KASN Jakarta”

Lanjutnya lagi “Berkaitan dengan rekomendasi DPRD kami juga sudah jelaskan bersama tim penilai kinerja yang di Ketua Pak Sekda” Tutur Sulaiman

BKPSDM Luwu

Tak hanya sampai disitu, kami terus melakukan uraian kata demi kata terkaitan pelantikan dan aspek legalitas hukumnya pelantikan yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu, serta rekomendasi DPRD Luwu dan KASN kepada Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Nur Alam Tagan menanggapi adanya peryataan Kepala BKPSDM Luwu bahwa telah melakukan Koordinasi  “Maksudnya BKD dikoordinasikan kemana?”. Kamis Siang (11/6/2020) Pukul 16:54 (Wita).

Lanjutnya lagi “Tidak pernah koordinasi ke DPRD, karena komisi I yang tangani tidak pernah ada penyampaian tindak lanjutnya seperti apa. Kalau terkait rekomendasi KASN tidak ada penyampain ke DPRD, sudah sejauh mana tindak lanjutnya. Dan tidak ada surat permintaan tanggapan, yang ada surat rekomendasi untuk menindaklanjuti Rekomendasi dari KASN dan BKN”. Imbuh Nur Alam Tagan dari Fraksi Nasdem Dapil III Luwu, yang meliputi Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur, dan Walenrang Barat.

BACA JUGA : Lurah Suli Bakal Dihering Ke DPRD Luwu

Pasalnya dalam beberapa penelusuran pelantikan, serta beberapa pemberitaan kami yang berjudul : Status Bawaslu Luwu Kian Tak Jelas, PR Buat Polres Luwu Dan BPK Sulsel, Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Luwu Terselimuti, Menuju Zona Bebas Korupsi, Pihak Polres Luwu Mulai Ungkap Dua Kasus Sekaligus, Dugaan Kasus Korupsi Bawaslu Luwu, Kanit Tipikor Polres Luwu Diminta Audit, dan Polres Luwu Bakal Ekspos Kasus Dugaan Korupsi Dana Ibah yang terindikasi salah satu oknum ASN yang juga mantan Kepala Sekretariat Panwaslu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024, telah direkomendasi Bebas Temuan. Dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Luwu sebagai promosi jabatan penata III/c, eselon (IV/a) Nomor : 821.20/007/BKPSDM/X/2019, NIP : 197512252006041000 pada tanggal, 21 Oktober 2019 Lalu.

Terpisah, Anggota DPRD Luwu H. Lahmuddin yang juga selaku Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan saat dimintaan tanggapannya. Kamis malam (11/6/2020) pukul 18:16 (Wita). Hingga berita ini dilayangkan pihaknya belum memberikan komentar. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia