Status Bawaslu Luwu Kian Tak Jelas, PR Buat Polres Luwu Dan BPK Sulsel

  • Whatsapp
Status Bawaslu Luwu

Luwu, Portalnews.co.id – Dengan adanya pemberitaan WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa daerah se-Sulsel, salah satunya Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua DPP Lembaga Investigasi Korupsi Indonesia (LIKINDO), Muh. Akmal mulai angkat bicara terkait persoalan-persoalan korupsi di Kabupaten Luwu, yang kian mengendap selama dinahkodai Drs.H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak, SE yang hingga kini, mangkrak.

Read More

BACA JUGA : Soal Pemanfaatan Dana Covid 19, Begini Tanggapan Kapolres Luwu

Tak hanya itu, Ketua DPP LIKINDO, Muh. Akmal saat ditemui di rumah jabatannya (Rujab) Belopa menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini. Ia bersama-sama rekannya siap menuju Kantor Polda, BPK Sulsel maupun Kantor Pemerintah Pusat di Jakarta. Dan secara langsung menyerahkan tumpukan kasus puluhan milliard. Sabtu (30/5/2020).

Karena ia menilai, penegakan hukum kasus korupsi di Kabupaten Luwu beberapa tahun terakhir tak kunjung jelas status hukumnnya. Misalnya “Terkait Dugaan Korupsi Bawaslu Luwu. Terkait NPHD 11.563.690 Tahun 2018, hingga saat ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Status Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (GKN), baik dalam bentuk pinjaman ASN maupun Utang Pihak Swasta, pertanggal 30 juni Nomor : 277c/S/XIX/MKS/O8/2015 yang terkesan mangkrak dalam kurung waktu 3 tahun lamanya. Tak ada titik terang proses penyelesaian kasus ini. Minimal pihak polres sudah bisa menjekaskan ke publik berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan,? Adakah peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Adakah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.?”. Tegasnya

BACA JUGA : Dana Covid 19 Bertambah 22 Milliar

Lanjutnya lagi, “Kalau ketiga parameter tersebut sudah terpenuhi. Maka benang merahnya sudah kelihatan. PR bagi Kapolres Luwu AKBP Fajar adalah memperjelas benang merah kasus-kasus tersebut. Sehingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum, yang berpegang pada SOP Managemen penanganan pidana sesuai Perkap Nomor: 14 tahun 2012 serta mengacu pada Undang-undang Nomor : 31 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terang Akmal. (ZB)

Related posts

Portal-News-729X90 Portal TV - Channel Streaming Indonesia